Kwang Rundun (26/1). Kepala Desa Kwang Rundun Jinasri memimpin proses penyusunan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA. 2026, Dalam acara yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kades menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang bijak dan efektif.

"APBDes Tahun ini harus disusun dengan hati-hati" ujar Kades. Ia juga menjelaskan bahwa Dana Desa (DDs) tahun ini akan fokus pada 8 prioritas sesuai Permendes 16 Tahun 2025. Kades berharap APBDes 2026 dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. "APBDes Ta.2026 harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kami ingin semua stakeholder pemdes terlibat dalam proses ini, apa lagi Tahun ini kita tahu Pemangkasan Dana Desa (DDs)" Pungkasnya. 

Acara ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi semua pihak dalam pengelolaan keuangan desa dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warga. "Setelah Penyusunan APBDes ini final, Penggunaan dan peruntukan APBDes Ta. 2026 disampaikan melalui website desa dan info APBDes," Tegas Kades.

Dalam acara ini juga, Semua kasi dan kaur secara bergiliran memaparkan kebutuhan masyarakat sesuai draft Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang disusun. Estimasi kebutuhan dengan Pendapatan Desa menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan, seperti yang diketahui Focus Penggunaan Dana Desa sesuai amanat Permendes 16/2025 mengarah ke 8 (Delapan) point: 1. Penanganan Kemiskinan Ekstrim (BLT-DD) 2. Penguatan Desa Berketahanan Iklim & Tangguh Bencana 3. Layanan dasar kesehatan skala desa (stunting) 4. Ketahanan pangan dan Energi Desa 5. Dukungan implementasi KDMP 6. Pembangunan infrastruktur desa (PKTD) 7. Pembangunan infrastruktur digital & Tehnologi tepat guna 8. Program sektor prioritas lainnya (Sesuai Kewenangan desa).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Satrah, S. Pd mengapresiasi langkah Kepala desa yang cermat dalam menanggapi Kebijakan Fiskal saat ini. Ketua BPD menilai Acara ini akan berdampak positif terhadap keTransparan dan akuntabilitas pemdes dalam mengelola APBDes Tahun 2026.

Melalui Simulasi, Pendamping Desa yang akrab dipanggil "Kak Zul" memaparkan rincian Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2026 persumber dana. Dana Desa berjumlah Rp. 273.291.000;- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 520.450.849;- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Rp. 100.451.758;- PADes dan Pendapatan desa lainnya yang sah sementara ini masih Rp. 0;-.
"Mudah-mudahan kedepan, PADes kita ada dari bagi hasil BUMDes dan KDMP". Harapnya.

Pendamping Desa juga memaparkan Pasal 100 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas PP nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa untuk pembagian persentase belanja desa dalam postur APBDes adalah 70% dan 30%, Begitu halnya juga Pendamping Desa menjelaskan Pasal 55 ayat (3)  serta Mengingatkan Tupoksi Perangkat Desa sesuai Permendagri nomor 20 Tahun 2018. "Sebelum draft APBDes ini dievaluasi ditingkat kecamatan, Postur Belanja APBDes 2026 harus tepat dan sesuai Peraturan yang ada". Tutupnya.***